Menurutopini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun tanggal 31 Desember 2021 , serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas OpiniTidak Wajar (Adverse Opinion) Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tyambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut, pada laporan auditnya. Dari4 perusahaan tersebut, 3 di antaranya mendapat catatan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 perusahaan tercatat disclaimer. Daftar perusahaan tercatat hingga 1 April 2014 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah PT Gozco Plantation Tbk (FZCO), PT Davomas Abadi Tbk (DAVO), dan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (SULI). PenyajianLKPD dilampiri dengan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. (WDP/ qualified opinion), tidak wajar (TW/ adverse opinion), dan tidak memberikan pendapat (TMP/ disclaimer opinion). Pengukuran Inilahrekomendasi tentang Contoh Laporan Audit Pendapat Tidak Wajar. Modul Audit Jadi Libre. Laporan Audi Tor Atas Laporan Keuangan Audi Tan Pdf. Sutan Manurung Knowledgecenter Knowledge Is Power Page 2. Contoh Laporan Audit Pendapat Tidak Wajar Materi Kuliah. Begitulah yang dapat admin bagikan terkait contoh laporan audit pendapat tidak wajar. Dịch Vụ Hỗ Trợ Vay Tiền Nhanh 1s. Mungkin opini audit bukanlah istilah yang akrab di telinga kebanyakan orang. Barangkali hanya sebagian orang saja yang mengetahui istilah tersebut. Namun, bila kamu adalah seorang pebisnis, idealnya kamu memahami opini audit sebab hal tersebut berkaitan dengan skala kewajaran laporan keuangan. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, mari simak pembahasan di bawah ini! Pengertian Opini Audit Opini audit adalah pendapat akuntan atas laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit. Auditor sebagai pihak yang independen dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan akan memberikan opini terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Baca juga Auditor Adalah Pengertian, Jenis, Tugas, dan Kode Etik Standar Profesional Akuntan Publik SPAP mengharuskan pembuatan laporan setiap kali kantor akuntan publik mengaudit laporan keuangan. Laporan audit merupakan media yang digunakan auditor dalam menginformasikan hasil audit dan kewajaran laporan keuangan kepada stakeholder, bahkan masyarakat luas. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya tentang kewajaran laporan keuangan yang diaudit olehnya. Jadi, jika kamu bertanya, kapan opini audit diberikan? Setelah auditor selesai menilai kewajaran suatu laporan keuangan. Adapun secara spesifik, waktu pemberian setiap jenis opini audit akan berbeda-beda, tergantung skala kewajaran laporan keuangan terkait. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku yang terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar introductory paragraph, paragraf lingkup scope paragraph, dan paragraf pendapat opinion paragraph. Sebagian dari kamu mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa harus ada opini audit? Karena opini tersebut merupakan pernyataan profesional berdasarkan informasi laporan keuangan, audit opinion memiliki banyak manfaat baik bagi perusahaan maupun instansi pemerintah. Setelah memeriksa laporan keuangan, auditor akan memberikan opini. Pendapat profesional tersebut akan berbeda-beda, tergantung dari materi laporan keuangan. Berdasarkan karakter pendapatnya, jenis opini audit terbagi dalam lima kategori. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini! 1. Pendapat Wajar tanpa Pengecualian Unqualified Opinion Jenis opini yang pertama disebut pendapat wajar tanpa pengecualian’. Opini ini diberikan jika auditor tidak menemukan kesalahan pada keseluruhan laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku atau SAK. Apabila laporan keuangan mampu memenuhi syarat seperti poin-poin berikut ini, auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan disajikan secara lengkap dan baik dalam proses audit. Semua bukti audit keuangan lengkap serta memenuhi standar yang ditetapkan. Standar umum telah dipenuhi dalam kinerja yang mengikat secara penuh dalam mewujudkan laporan keuangan yang lengkap. Terdapat sajian lampiran yang didasarkan pada konsistensi serta prinsip akuntansi yang berlaku. Pada perkembangan di masa depan tidak ditemukan ketidakpastian yang signifikan. 2. Pendapat Wajar tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan Unqualified Opinion with Explanatory Language Sementara itu, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan didasarkan pada suatu keadaan yang tidak berdampak langsung pada opini auditor. Bahasa penjelasan yang diberikan auditor berkaitan dengan situasi tertentu yang sebelumnya sudah disebutkan. Beberapa keadaan yang menjadi pemicu adanya unqualified opinion with explanatory language, antara lain Ada beberapa pendapat dari auditor yang diambil dari pendapat auditor independen lain. Tidak ada aturan jelas terkait laporan keuangan sehingga ada risiko penyimpangan dari Standar Akuntansi Keuangan. Terdapat risiko dampak dari ketidakpastian keadaan masa yang akan datang serta hasil yang tidak terprediksi. 3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian Qualified Opinion Jika auditor menjumpai kondisi-kondisi seperti dalam poin-poin di bawah ini, auditor akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit. Adapun kondisi-kondisi yang dimaksud, yaitu Lingkup audit dibatasi oleh klien. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar jangkauan kekuasaan baik klien maupun auditor. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 4. Pendapat Tidak Wajar Adverse Opinion Apabila auditor memberikan pendapat tidak wajar, artinya laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat Disclaimer of Opinion Disclaimer of opinion berarti seorang auditor tidak akan melakukan penyimpulan terhadap pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi dalam laporan keuangan. Baca juga Elemen-Elemen Laporan Keuangan yang Perlu Kamu Ketahui Ketika ruang lingkup audit terbatas, seorang auditor tidak dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan standar audit yang sudah ditetapkan sehingga terjadi disclaimer of opinion. Contoh Opini Audit Sebelumnya kamu telah menyimak pengertian dan jenis opini audit. Supaya kamu bisa memiliki pemahaman yang lebih baik, simak contoh opini audit berikut ini. Contoh opini wajar dengan pengecualian Laporan No .../..../..../2022LAPORAN AUDITOR INDEPENDENPemilik Panghegar MotorNanangJl Panghegar JayaKami telah mengaudit laporan keuangan Panghegar Motor terlampir, yang terdiri atas neraca tanggal 31 Desember 2020 dan 2021 dan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tahun-tahun tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan Tanggung jawab manajemen atas laporan keuanganManajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun Tanggung jawab auditorTanggung jawab kami adalah menyatakan opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian audit mencakup pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti-bukti tentang jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan atau melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi. Namun, tidak untuk tujuan menyatakan suatu opini atas efektivitas pengendalian internal audit juga mencakup pengevaluasian ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan dasar bagi opini audit Basis untuk opini wajar dengan pengecualianPemilik melakukan taksiran atas penambahan nilai persediaan kendaraan tahun 2021 sebesar yang semestinya menambah nilai persediaan kendaraan namun dibebankan ke biaya administrasi dan umum. Kami tidak dapat melakukan prosedur audit lainnya untuk memperoleh keyakinan memadai atas taksiran biaya pemeliharaan persediaan kendaraan Tahun 2021 UD. Panghegar Motor menggunakan Norma Perhitungan kewajiban pajak terhutang tahun 2021. Disamping itu, perusahaan tidak mengakui beban dan kewajiban imbalan pasca kerja. Sesuai dengan SAK ETAP Bab 23 tentang imbalan kerja, entitas harus mengakui beban atas seluruh imbalan kerja yang menjadi hak pekerja termasuk imbalan pascakerja sebagai akibat dari jasa yang diberikan kepada entitas selama periode memadainya pengendalian intern terhadap persediaan kendaraan, penggunaan norma dalam melaporkan kewajiban perpajakan di tahun 2021 dan tidak diakuinya beban dan kewajiban imbalan pascakerja mengakibatkan laba tahun berjalan disajikan terlampau tinggi dan kewajiban disajikan terlampau Opini wajar dengan pengecualianMenurut opini kami, kecuali dampak yang mungkin timbul dari angka-angka korespondensi yang telah dijelaskan dalam paragraf Basis opini wajar dengan pengecualian’, laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan UD. Panghegar Motor tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik SAK ETAP.Kantor Akuntan PublikDrs Yayan Sunaryan & RekanCecep EdiNomor Registrasi Akuntan Publik ................... 2022 Contoh opini wajar tanpa pengecualian LAPORAN AUDITOR INDEPENDENNo A02/II/KAK/2022Tanggal 1 Februari 2022Yth Direksi dan Dewan KomisarisPT Mawas DiriJl Girang No 13ABandungKami telah mengaudit neraca PT Mawas Diri per 31 Desember 2020 dan 2021, laporan rugi-laba, perhitungan laba ditahan, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami adalah pernyataan pendapat atas laporan keuangan tersebut berdasarkan proses audit yang kami melaksanakan auditing berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari penyajian kesalahan yang proses audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bahan bukti yang mendukung jumlah-jumlah, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas standar akuntansi yang digunakan, estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen perusahaan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas tersaji secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mawas Diri per 31 Desember 2020 dan 2021, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku Akuntan,Bambang Tri, SE. Contoh opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion LAPORAN AUDITOR INDEPENDENYthDireksi dan Dewan KomisarisPT BermartabatJl. GagakBandungKami telah ditugasi untuk mengaudit laporan posisi keuangan PT Bermartabat tanggal 31 Desember 2020 serta laporan rugi laba, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Perusahaan tidak melakukan penghitungan fisik persediaan dalam tahun 2020 yang dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar pada tanggal 31 Desember lanjut, bukti-bukti yang mendukung harga perolehan aktiva tetap yang dibeli sebelum tanggal 31 Desember 2020 tidak lagi tersedia dalam arsip perusahaan. Catatan perusahaan tidak memungkinkan dilaksanakannya penerapan prosedur audit lain terhadap persediaan dan aktiva perusahaan tidak melaksanakan penghitungan fisik persediaan dan kami tidak dapat menerapkan prosedur audit untuk meyakinkan kami atas kuantitas persediaan, harga pokok persediaan, dan harga perolehan aktiva tetap, lingkup audit kami tidak cukup untuk memungkinkan kami menyatakan pendapat, dan kami tidak menyatakan pendapat atas laporan Akuntan Deviana, 01 April 2021Deviana Putri, SE. Ak. Setelah membaca artikel ini, semoga kamu lebih memahami opini audit. Poin pentingnya ialah pastikan kamu menyajikan laporan keuangan yang wajar. Jika bisnismu masih kecil atau menengah dan masih kesulitan bila harus memiliki staf khusus keuangan, pastikan bisnismu menggunakan aplikasi kasir yang dilengkapi fitur laporan keuangan, ya! Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan bakal menyiapkan sanksi jika perusahaan konstruksi BUMN, PT Waskita Karya Tbk WSKT maupun PT Wijaya Karya Tbk WIKA bila terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, mengatakan saat ini regulator tengah melakukan penelaahan lebih lanjut mengenai temuan dugaan adanya penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. “Kami sedang melakukan pengkajian laporan keuangan Waskita Karya dan Wijaya Karya, dan kita belum bisa menyatakan ada fraud," ungkap Inarno, dalam konferensi pers, Selasa 6/6. "Masih dalam penelaahan pelanggaran-pelanggaran, pasti ada yang akan kita lakukan sesuai dengan pengaturan yang berlaku." Sebelumnya, Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirdjoatmodjo mengatakan bahwa laporan keuangan Waskita Karya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun, Tiko belum menyebut secara spesifik mengenai periode tahun buku Waskita maupun Wijaya Karya yang diduga dipoles. BUMN juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk menginvestigasi lebih lanjut mengenai dugaan manipulasi laporan keuangan. Tiko menduga, ada masalah di laporan keuangan Waskita dan dilakukan selama bertahun-tahun karena mencatatkan keuntungan di tengah kondisi arus kas yang minus. “Kami akan lihat apabila ada unsur pidana dalam laporan keuangan, kami bisa lakukan penuntutan kepada manajemen lama. Kami akan mulai lakukan dan ini saya sudah lapor ke ketua BPKP," kata Tiko. "Apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan, maka kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada." Sementara itu, menyikapi ihwal laporan keuangan perusahaan, SVP Corporate Secretary Waskita Karya, Erny Puspa Yunita menegaskan, perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku dan telah mengikuti peraturan Badan Pengawas Pasar Modal serta Peraturan OJK. "Sebelum melakukan penerbitan laporan keuangan, perseroan sudah melakukan beberapa tahapan seperti proses audit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK sebagai auditor independen untuk pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan regulator," kata Erny kepada Merujuk kinerja keuangan terakhir Waskita di tiga bulan pertama tahun ini, perusahaan membukukan kerugian senilai Rp 374,9 miliar atau turun 54,7% dibanding tahun lalu. Pendapatan WSKT juga turun 0,4% menjadi Rp 2,7 triliun. Adapun kas dan setara kas perseroan turun menjadi Rp 7,5 triliun. Arus kas operasi minus Rp 467,6 miliar. Demikian halnya dengan arus kas investasi yang juga minus Rp 1,2 triliun. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan atas Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah/ Kementerian/Lembaga/Badan…., yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan…. bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung Jawab BPK Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah/Kementerian/Lembaga/ Badan.... Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan..., serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Tidak Wajar. Dasar Opini Tidak Wajar Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan ... atas Laporan Keuangan, [NAMA ENTITAS] menyajikan aset tetap per 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. [NAMA ENTITAS] telah melakukan penilaian aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. Namun, hasil penilaian kembali tersebut belum disajikan dalam Neraca [NAMA ENTITAS] tanggal 31 Desember 20XX sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Apabila hasil penilaian kembali atas aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 20XX tersebut disajikan, nilai aset tetap per tanggal 31 Desember 20XX akan meningkat sebesar Rp XXX. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan ... atas Laporan Keuangan, [NAMA ENTITAS] menyajikan pendapatan negara bukan pajak dan belanja barang Tahun 20XX masing-masing sebesar Rp XXX dan Rp XXX. Nilai tersebut belum termasuk penerimaan dan pengeluaran dari XX satker di lingkungan [NAMA ENTITAS] sebesar Rp XXX karena penerimaan tersebut digunakan langsung oleh satker di lingkungan [NAMA ENTITAS] untuk membiayai operasinya masing-masing. Apabila [NAMA ENTITAS] mengakui penerimaan yang digunakan langsung tersebut sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan negara bukan pajak dan belanja barang tahun 20XX akan meningkat masing-masing sebesar Rp XXX. Opini Tidak Wajar Menurut opini BPK, karena signifikansi dari hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini Tidak Wajar, laporan keuangan yang disebut di atas tidak menyajikan secara wajar, posisi keuangan [NAMA ENTITAS] tanggal 31 Desember 20XX, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor ..../LHP/… ./05/20XX dan Nomor .../LHP/…./05/20XX tanggal ... Mei 20XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini. ..., ... Mei 20XX BADAN P EMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN, ... BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan atas Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK berwenang memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah/ Kementerian/Lembaga/Badan…., yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan…. bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab BPK Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK yang sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini Tidak Menyatakan Pendapat, BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan. Dasar Opini Tidak Menyatakan Pendapat Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan ... atas Laporan Keuangan, [NAMA ENTITAS] melaporkan persediaan per 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. Satuan kerja pengelola persediaan di lingkungan [NAMA ENTITAS] tidak menyelenggarakan kartu persediaan untuk mencatat mutasi persediaan secara memadai. Satuan kerja tidak melakukan inventarisasi fisik atas Persediaan yang dimilikinya per 31 Desember 20XX. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut di atas posisi per 31 Desember 20XX. Dengan demikian, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas. Sebagaimana diungkap dalam Catatan ... atas Laporan Keuangan, [NAMA ENTITAS] menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp XXX tidak didukung dengan rincian. [NAMA ENTITAS] telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, tetapi belum dilaksanakan secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut di atas posisi per 31 Desember 20XX, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Dengan demikian, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas. Opini Tidak Menyatakan Pendapat Karena signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini Tidak Menyatakan Pendapat, BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan [NAMA ENTITAS] tanggal 31 Desember 20XX serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan atas SPI dan Kepatuhan Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor ..../LHP/… ./05/20XX dan Nomor .../LHP/…./05/20XX tanggal ... Mei 20XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini. PENANGGUNG JAWAB

laporan keuangan perusahaan dengan opini tidak wajar